Arsitektur Organik untuk Kawasan Pariwisata Berkelanjutan Konsep Pembangunan Berwawasan Lingkungan dan Arsitektur Organik   Pembangunan berwawasan lingkungan tidak hanya sebatas pada desain perumahan, tetapi juga dapat diperluas dalam konteks pembangunan kawasan pariwisata berkelanjutan. Konsep ini sangat relevan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya Tujuan 3 (Kehidupan Sehat), Tujuan 9 (Inovasi dan Infrastruktur), dan Tujuan 11 (Kota dan Permukiman Berkelanjutan). Secara spesifik, konsep pembangunan ini merujuk pada Arsitektur Organik yang dikembangkan oleh Frank Lloyd Wright (1867-1959), yang menekankan pembuatan bangunan yang bersatu dan harmonis dengan lingkungan alaminya. Konsep ini patut dipertimbangkan dan diduplikasi oleh pemerintah daerah dan pelaku UMKM sebagai model pengembangan pariwisata berkelanjutan.   Ciri-Ciri dan Penerapan dalam Kawasan Pariwisata   Arsitektur Organik dicirikan oleh desain bangunan yang melibatkan potensi dan harmoni lingkungan, pola tapak bangunan yang seolah-olah tumbuh, penggunaan bahan yang cenderung sederhana dan tenang, serta efek melindungi bagi penghuni agar tidak terlalu terekspos. Penerapan konsep ini di kawasan pariwisata melibatkan beberapa aspek penting, yaitu konservasi dan pelestarian lingkungan, penekanan pada keunikan alam, pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat lokal, serta upaya mengurangi penciptaan karbon dan kerusakan lingkungan. Penerapan pola arsitektur ini akan menciptakan nuansa tenang, harmonis, dan memperkuat pelestarian lingkungan hidup.   Dampak dan Manfaat Pengembangan Berkelanjutan   Konsep Arsitektur Organik perlu dipertimbangkan sebagai model utama dalam rencana strategis pengembangan pariwisata daerah. Penerapan ini tidak hanya menjadikan kawasan pariwisata semakin unik dan menarik, tetapi juga memposisikannya sebagai pusat penguatan kualitas lingkungan hidup berkelanjutan. Indonesia, dengan kekayaan keindahan alamnya, dapat menerapkan konsep ini secara bertahap untuk menjaga keunikan alami kawasan pariwisata. Realisasi konsep tersebut menghasilkan dua manfaat utama: pemanfaatan sumber daya alam untuk kemakmuran masyarakat dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu kawasan paru-paru dunia karena kualitas lingkungannya yang terjaga.   Terobosan Strategis Pemerintah Daerah dan Pelaku UMKM   Pemerintah daerah dapat melakukan tiga terobosan utama:  menetapkan desain pembangunan dan pengembangan kawasan pariwisata berdasarkan konsep Arsitektur Organik dalam RPJMD dan Renstra Pariwisata Daerah;  membangun branding arsitektur organik dalam pengelolaan kawasan; dan  meningkatkan literasi terkait konsep ini kepada para pengembang dan pelaku UMKM. Sementara itu, pelaku UMKM memiliki peran pendukung dengan mendesain toko atau tempat usaha mereka selaras dengan kondisi alam setempat dan menjamin kualitas serta kelestarian lingkungan dengan mengikuti prinsip-prinsip Arsitektur Organik. Read More Read More

Koperasi Peternakan sebagai Salah Satu Bentuk KMP: Sebuah Pemikiran Peluang dan Potensi Koperasi Peternakan   Koperasi peternakan memiliki potensi besar untuk menjadi pilar ekonomi kerakyatan, sejalan dengan Astacita Presiden. Peluang utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan peternak dan masyarakat sekitar dengan memungkinkan peternak meningkatkan skala usaha, kualitas produk, dan akses pasar. Selain itu, koperasi berfungsi sebagai wadah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peternak, yang berujung pada peningkatan produktivitas. Bisnis peternakan juga menciptakan banyak peluang pekerjaan, mulai dari sektor hulu (pembibitan, pakan) hingga hilir (Program Makan Bergizi Gratis, restoran, pengelolaan pupuk), yang dapat menyerap tenaga kerja baik dengan latar belakang keilmuan peternakan maupun tidak. Jika dikelola secara efisien, bisnis peternakan melalui koperasi dapat menghasilkan efek pengganda (multiplier effect) ekonomi yang signifikan di desa.   Tantangan yang Dihadapi Koperasi Peternakan   Meskipun potensinya besar, koperasi peternakan saat ini masih menghadapi tantangan signifikan. Tantangan utamanya adalah keterbatasan akses modal dan sumber daya produksi. Banyak koperasi masih bergantung pada modal sendiri, sehingga sulit untuk meningkatkan skala usaha dan kualitas. Selain itu, peternak kecil di desa seringkali masih bergantung pada tengkulak atau pedagang yang dominan dalam menentukan harga, yang merugikan peternak.   Peran Koperasi Merah Putih (KMP) dalam Mengatasi Tantangan   Koperasi Merah Putih (KMP) dapat memainkan peran krusial dengan mengambil alih rantai pasok (supply chain) bisnis peternakan yang selama ini dikuasai pemodal besar atau tengkulak. Dengan perpindahan rantai pasok ke KMP, koperasi tidak hanya memberikan manfaat bagi peternak tetapi juga bagi masyarakat luas. Dampak konkritnya adalah harga produk peternakan yang sering berfluktuasi (cenderung naik) akan lebih mudah dikendalikan. Hal ini akan menciptakan kemandirian peternak di desa dan meningkatkan daya beli masyarakat terhadap produk peternakan.   Dukungan dan Langkah Pengembangan   Untuk mewujudkan potensi tersebut, koperasi peternakan memerlukan dukungan optimal dari pemerintah dan masyarakat dalam kerangka Koperasi Merah Putih. Dukungan ini meliputi kemudahan akses modal, penyediaan pelatihan dan pendampingan, serta perluasan akses pasar. Selain itu, sangat penting untuk segera meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam koperasi, serta meningkatkan kapasitas dan kapabilitas para pengurus dan anggota koperasi.   Tiga Posisi Strategis Koperasi dalam Kerangka KMP   Koperasi peternakan memiliki tiga posisi strategis dalam kerangka pengembangan bisnis KMP. Pertama, koperasi peternakan dapat menjadi anggota KMP, membentuk klaster bisnis peternakan rakyat yang efisien. Kedua, KMP dapat membuka gerai produk-produk peternakan yang bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (SPPG) dan restoran. Ketiga, KMP dapat berperan sebagai mitra dan pembina bagi peternak, berfungsi sebagai penyedia modal sekaligus pendamping pengembangan bisnis di tingkat desa. Ketiga posisi ini adalah bukti kemampuan KMP untuk mengurangi dominasi pemodal besar dan meningkatkan kemandirian ekonomi peternak. Read More Read More

Bulan Oktober Sebagai Bulan Perlindungan Ekonomi Mikro Pentingnya Perlindungan Asuransi Mikro untuk Usaha Kecil Perayaan Hari Asuransi setiap tanggal 18 Oktober menyoroti perlunya perlindungan bagi segmen usaha mikro, yang didefinisikan memiliki omset maksimal Rp2 Miliar dan modal bersih maksimal Rp1 Miliar per tahun. Meskipun OJK telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 9/SEOJK.05/2017 mengenai Produk Asuransi Mikro, tingkat inklusi produk ini belum meningkat signifikan. Para pelaku usaha mikro—seperti pedagang pasar, PKL, petani, peternak, dan nelayan—kurang memiliki perhatian untuk melindungi diri dan usaha mereka dalam jangka pendek maupun panjang, menjadikannya sektor yang sangat rentan.   Tiga Kendala Utama Pengembangan dan Akses Asuransi Mikro Terdapat tiga kendala utama yang menghambat pengembangan asuransi mikro. Pertama, rendahnya literasi, di mana banyak pelaku usaha tidak mengetahui dan memahami produk, manfaat (santunan), dan biaya premi yang relatif murah, yaitu sekitar Rp50.000 per tahun. Kedua, minimnya akses dan fasilitasi pendaftaran karena tidak adanya loket yang dekat dengan lokasi usaha mereka. Ketiga, kondisi inklusi terhambat oleh kebutuhan mendesak para pelaku usaha untuk memprioritaskan biaya operasional harian atau perluasan usaha, diperparah oleh persaingan dengan pemasaran daring, yang mengakibatkan transaksi premi belum maksimal.   Relevansi Asuransi Mikro dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Perlindungan usaha mikro melalui asuransi mikro memiliki kaitan erat dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Hal ini mendukung Tujuan ke-8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) dengan memberikan kepastian perlindungan usaha; Tujuan ke-9 (Industri, Inovasi dan Infrastruktur) dengan mendorong industrialisasi; Tujuan ke-10 (Berkurangnya Kesenjangan) melalui peningkatan kualitas pengembangan usaha mikro; serta Tujuan ke-17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan) dengan menciptakan kolaborasi bisnis yang saling menguntungkan antara penyedia asuransi dan pelaku usaha.   Terobosan Strategis untuk Peningkatan Literasi dan Inklusi Diperlukan sejumlah terobosan untuk meningkatkan literasi dan inklusi. Langkah-langkah strategis yang harus dilakukan meliputi sosialisasi intensif melalui media daring dan program pengabdian masyarakat (KKN); fasilitasi pendaftaran melalui kerja sama dengan paguyuban, asosiasi usaha, dan perbankan; peningkatan kualitas tata kelola perusahaan asuransi disertai jaminan keamanan data; serta peningkatan pengawasan oleh OJK terhadap transaksi premi. Upaya ini penting untuk membangun faktor kepercayaan dan motivasi, yang akan mendorong partisipasi aktif pelaku usaha mikro dalam berasuransi untuk jangka panjang. Read More Read More

Penguatan Komunikasi dalam Proyek Strategis Nasional dan Kelangsungan Hidup Petani Suara Petani di Tengah Pembangunan Infrastruktur Pembangunan jalan tol, meskipun menjanjikan kemajuan dan pertumbuhan ekonomi, sering kali menimbulkan dilema besar bagi petani. Lahan sawah yang merupakan warisan turun-temurun dan identitas mereka harus rela tergusur dan diganti dengan aspal mulus. Meski para petani mendapatkan uang ganti rugi yang layak, secara psikologis, mereka merasa senang sekaligus sedih, terutama jika lahan pertanian itu adalah satu-satunya sumber penghidupan keluarga. Pertanyaannya, apakah suara mereka benar-benar didengar saat keputusan ini diambil? Di Klaten, misalnya, ratusan hektare sawah produktif digusur untuk pembangunan jalan tol, meninggalkan para petani dalam kebingungan dan kegamangan. Kesenjangan Komunikasi dan Dampaknya Keresahan ini diperparah oleh minimnya informasi dan komunikasi yang jelas dari pihak pelaksana proyek. Sebuah penelitian oleh Utami, dkk. (2023) menunjukkan bahwa informasi yang diterima petani sering tidak lengkap, terutama terkait besaran dan tahapan ganti rugi. Pertemuan tatap muka yang seharusnya menjadi ruang dialog justru sangat terbatas, menciptakan “cognitive dissonance” atau perasaan tidak nyaman akibat kebingungan. Hal ini disebabkan oleh pendekatan komunikasi yang cenderung satu arah, atau top-down, di mana pemerintah berbicara dan warga hanya mendengarkan. Tanpa empati dan dialog, pola komunikasi seperti ini memicu kecurigaan dan resistensi dari masyarakat yang terdampak. Terobosan untuk Komunikasi Inklusif Untuk memastikan pembangunan berjalan lancar dan humanis, pemerintah perlu beralih ke pola komunikasi dua arah yang konsisten. Ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan tokoh masyarakat lokal sebagai jembatan informasi yang tepercaya. Selain itu, pemerintah dapat mengadakan pertemuan rutin berbasis kelompok tani dan menggunakan teknologi sederhana seperti grup WhatsApp untuk menyebarkan informasi terbaru. Peningkatan kapasitas petani juga penting, misalnya melalui edukasi keuangan dan pelatihan keterampilan baru agar mereka siap menghadapi perubahan mata pencaharian. Langkah-langkah sederhana ini dapat meredam ketegangan dan membangun jembatan menuju penerimaan bersama. Membangun Pembangunan yang Humanis Pembangunan infrastruktur bukanlah sekadar soal beton dan aspal, melainkan juga tentang manusia yang terdampak. Jika pemerintah benar-benar ingin proyek strategis nasional berjalan sukses, mereka harus mulai dengan mendengarkan suara petani. Pembangunan harus menjadi undangan untuk maju bersama, bukan perintah untuk menggusur. Dengan memastikan setiap orang yang terdampak merasa didengar, dihargai, dan dilibatkan sejak awal hingga akhir, kita dapat mewujudkan pembangunan yang inklusif dan partisipatif, di mana kemajuan tidak akan pernah kehilangan akarnya. Read More Read More

Tekanan Efisiensi Fiskal Dan Terobosan Pendapatan Asli Daerah Efisiensi Fiskal dan Respons Pemerintah Daerah Pemerintah pusat telah menetapkan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56 Tahun 2025. Kebijakan ini menyasar belanja kementerian/lembaga dan transfer ke daerah dengan tujuan mengalihkan alokasi pengeluaran untuk mendukung program prioritas nasional. Meskipun kebijakan ini tidak dimaksudkan sebagai kontraksi fiskal, namun menuntut respons cepat dan tepat dari pemerintah daerah. Kesiapan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam menghadapi dinamika ini sangat penting untuk menjaga kesehatan fiskal dan stabilitas ekonomi di daerah masing-masing. Dua Skenario Respons Pemerintah Daerah Dalam merespons kebijakan efisiensi ini, pemerintah daerah memiliki dua pilihan utama. Pertama, bagi mereka yang tidak siap, kecenderungan untuk menaikkan pajak dan retribusi daerah akan muncul, dengan alasan tarif yang sudah lama tidak disesuaikan. Pilihan ini perlu dipertimbangkan ulang karena dapat memberatkan masyarakat dan mengganggu stabilitas ekonomi. Pilihan kedua, yang lebih proaktif, adalah menunda program dan kegiatan yang tidak mendesak. Skenario ini, meskipun berisiko menurunkan aktivitas ekonomi di beberapa sektor, dapat diatasi dengan langkah-langkah efisiensi internal seperti penghematan biaya operasional dan optimalisasi layanan publik melalui media daring. Strategi Mengantisipasi Dampak Negatif Untuk menghadapi potensi penurunan ekonomi dan risiko pengangguran akibat efisiensi, pemerintah daerah dapat mengambil beberapa langkah strategis. Salah satunya adalah mengurangi biaya operasional seperti penghematan listrik, perjalanan dinas, dan konsumsi rapat. Selain itu, penggunaan jasa konsultan harus dibatasi hanya untuk kegiatan yang memiliki dampak langsung terhadap penciptaan aktivitas ekonomi produktif atau penyerapan tenaga kerja. Untuk mengatasi potensi pengangguran, pemerintah daerah dapat mengaktifkan balai latihan kerja yang ada untuk membina korban PHK atau pengangguran usia produktif menjadi wirausaha atau mitra UMKM. Kemitraan dengan asosiasi usaha, perguruan tinggi, dan lembaga pendidikan profesi juga bisa ditingkatkan untuk memanfaatkan sumber daya secara lebih produktif. Terobosan untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Mengingat tantangan ini, pemerintah daerah perlu melakukan terobosan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Terobosan ini mencakup evaluasi menyeluruh terhadap sumber-sumber pendapatan, meluncurkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor dan pajak bumi dan bangunan hingga akhir tahun 2025, serta menata ulang retribusi parkir dan reklame dengan sistem daring. Optimalisasi aset daerah juga bisa dilakukan melalui kerja sama dengan asosiasi usaha atau melelang jabatan manajerial aset kepada profesional. Langkah efisiensi lainnya adalah melelang kendaraan dinas yang berusia lebih dari 15 tahun dan membatasi fasilitas kendaraan dinas hanya untuk pejabat eselon tertinggi. Langkah-langkah ini bertujuan memangkas biaya dan meningkatkan pendapatan daerah secara signifikan. Read More Read More

Menyiapkan Model Bisnis Koperasi Merah Putih Peluncuran dan Landasan Hukum Koperasi Merah Putih Pemerintah akan meluncurkan 80.000 Koperasi Merah Putih (KMP) secara serentak pada 21 Juli 2025 di Desa Bentangan, Klaten, Jawa Tengah. Pembentukan dan operasionalisasi KMP ini didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Peraturan Menteri Hukum RI Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengesahan Koperasi, serta Petunjuk Pelaksanaan Menteri Koperasi RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Meskipun landasan hukumnya kuat, model bisnis KMP yang paling sesuai untuk setiap wilayah di Indonesia masih memerlukan kajian dan petunjuk teknis lebih lanjut agar dapat beroperasi secara efektif. Bidang Usaha dan Kelayakan KMP Sebagai jenis koperasi baru, KMP diakui dalam Peraturan Menteri Hukum RI Nomor 13 Tahun 2025 dan memiliki tujuh pilihan gerai bisnis berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Menteri Koperasi RI Nomor 1 Tahun 2025. Gerai-gerai tersebut meliputi sembako, apotek desa, klinik desa, kantor koperasi, unit simpan pinjam, pergudangan dan logistik, serta usaha lain sesuai penugasan pemerintah dan potensi lokal. Pemilihan bisnis KMP harus mempertimbangkan kebutuhan anggota, kelayakan usaha, potensi desa, peluang pasar, dan pengembangan usaha di masa depan. Setiap KMP yang diluncurkan harus memenuhi aspek kelayakan usaha, termasuk aspek pasar, teknis, manajemen, keuangan, legalitas, dan sosial-lingkungan, sehingga harapan masyarakat terhadap KMP untuk pengembangan desa dan peningkatan kesejahteraan adalah wajar dan memiliki dasar yang kuat. Model Bisnis dan Arah Pengembangan KMP Pengurus KMP memiliki keleluasaan untuk memilih dan menerapkan berbagai model bisnis yang tepat dari jenis gerai yang telah ditetapkan, seperti B2B, B2C, Direct Sales, Rental, Peer-to-Peer, Dropship, dan Hybrid, yang dinilai mudah dan cepat direalisasikan. Model-model bisnis ini bertujuan untuk menggerakkan partisipasi aktif anggota sebagai penyedia maupun pelanggan, serta memudahkan pengembangan bisnis dan perluasan jejaring. Selain itu, pengelolaan bisnis KMP wajib mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengacu pada prinsip-prinsip tata kelola bisnis yang baik: transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan keadilan. Kondisi pembentukan KMP yang terstruktur dan dalam waktu singkat, sumber dana dari kredit perbankan dengan jaminan dana desa, serta belum semua SDM pengurus yang tersertifikasi kompetensi, memberikan tantangan besar bagi pengurus dan pengawas KMP. Pengawas KMP yang dijabat oleh kepala desa/lurah juga menambah urgensi koordinasi. Oleh karena itu, pengawas dan pengurus KMP perlu bersinergi untuk mendesain model bisnis yang sesuai dengan potensi lokal dan memastikan pengelolaan yang baik, agar harapan besar masyarakat terhadap KMP dapat terwujud secara nyata, berdampak signifikan, dan berkontribusi pada cita-cita Indonesia Emas 2045 menuju negara yang adil dan makmur. Read More Read More